SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN

Rezim Undang-Undang No. 11 Tahun 1967

Sejarah pertambangan di Indonesia lahir pertama kali dengan dikeluarkannya Undang-Undang ("UU") No. 11 Tahun 1967 dengan peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah ("PP") No. 32 Tahun 1969. karakter umum dari peraturan tersebut ialah:

1. Sentralisasi Perijinan,
2. Format perijinan yang digunakan adalah KP dan SIPD,
3. PKP2B/ Kontrak Karya untuk Penanaman Modal Asing

lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah membuat kewenangan penerbitan izin pertambangan mulai didisentralisasikan kepada Daerah yang artinya penerbitan ijin pertambangan diterbitkan oleh Bupati, Gubernur dan Menteri sesuai kewenangannya. Akibat UU Otonomi daerah tersebut, lahirlah PP No. 75 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari PP No. 32 Tahun 1969. Format atau skema perijnan yang digunakan masih tetap sama dengan yang sebelumnya.

Pertambangan

Indonesia dapat dikatakan surga bagi pengusaha tambang di seluruh Dunia. hampir semua jenis mineral tambang ada dalam perut bumi Indonesia. seperti emas, bijih besi, nikel timah hitam, batu bara, tembaga, mangan dll. Bahkan Uranium pun Indonesia ada dalam perut bumi Indonesia.

Masih besar peluang bagi Penanam Modal Asing jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia di bidang Pertambangan. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum tersentuh oleh para ahli-ahli Geologi, sehingga diperkirakan masih banyak kekayaan Indonesia yang masih tersembunyi.